Lampung1news.com | Tanggamus,Provinsi Lampung- Istilah Serjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau secara struktural dikenal sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG), Accounting, dan Ahli Gizi kini menjadi sorotan tajam di kalangan pemerhati Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Lampung, Kabupaten Tanggamus, menjadi sorotan Tajam sejumlah pihak
Berdasarkan informasi yang dihimpun, keluhan dan kegelisahan datang dari para mitra maupun relawan yang bekerja di lapangan. Mereka menilai kinerja SPPI di dapur pelayanan pemenuhan gizi (SPP)) Sendang Jati Kecamatan Semaka dinilai kurang maksimal, bahkan dinilai menimbulkan kerugian serta ketidaknyamanan dalam operasional dapur.
Secara teknis, SPPI memiliki tugas vital mulai dari pengaturan administrasi, manajemen dapur, penyusunan menu, hingga pelaporan keuangan serta pengawasan distribusi hingga ke tangan penerima manfaat. Namun, keluhan yang muncul menyebutkan bahwa kinerja mereka berdampak langsung pada terganggunya pelayanan, keuangan dapur
Salah satu masalah krusial yang terjadi adalah keterlambatan pengantaran makanan. Akibat keterlambatan tersebut, menu MBG seringkali menjadi basi sebelum sampai ke penerima manfaat, sehingga tidak lagi layak dikonsumsi dan menjadi sia-sia.
mitra Dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sendang jati Pekon Tugupapak, Kecamatan Semaka, melaporkan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPPI) berinisial DW mulai dari pengambilan dana hingga puluhan juta rupiah yang tidak kegunaan, secara berulang-berulang dan pengadaan buah-buahan serta pengadaan alat pelindung diri (APD)
Bahkan, beredar isu kuat adanya permintaan uang dengan berbagai alasan yang merugikan pihak mitra. Hal ini membuat mitra merasa diperlakukan semena-mena dan merasa dirugikan secara finansial, namun Mitra enggan melapor kepada satgas mbg, kepada wartawan tutup nya
"disisi lain salah seorang warga setempat yang Meminta indentitas nya dirahasia kan, meminta agar oknum SPPI sendang jati tugupapak di Sanksi berat Mutasi atau pemecatan dengan tidak hormat (PDTH), disampai kan nya Hal ini untuk menghindari kenyamanan yang berlebihan dan potensi penyalahgunaan wewenang serta pemecatan: Bagi SPPI yang terbukti menyimpang, melanggar etika, dan merugikan mitra, sebaiknya langsung dipecat agar memberikan efek jera, seperti yang dilakukan oknum SPPI sendang jati tugupapak, sudah se wajib nya untuk dilakukan tindakan tegas berupa pemecatan.
Sebagai catatan, kinerja SPPI dinilai menjadi penentu utama baik buruknya citra Program MBG di mata masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan sistem dan penegakan disiplin dinilai sangat mendesak untuk dilakukan demi kelancaran program yang bertujuan menyejahterakan masyarakat ini pungkas nya (RED)