![]() |
| Celah Korupsi Pengadaan dan jasa melalui e-katalog |
LAMPUNG1NEWS.COM | LAMPUNG Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik (e-katalog) selama ini menjadi salah satu instrumen untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Namun, penggunaan sistem digital tersebut tidak serta-merta menjamin seluruh proses pengadaan terbebas dari potensi penyimpangan.
Di balik kemudahan transaksi elektronik, terdapat sejumlah aspek yang tetap membutuhkan pengawasan ketat, mulai dari perencanaan kebutuhan, penentuan spesifikasi teknis, pemilihan penyedia, kewajaran harga, proses negosiasi, hingga penerimaan barang.
Persoalan ini menjadi perhatian serius karena transaksi yang tercatat secara elektronik belum tentu menggambarkan seluruh proses pengambilan keputusan yang berlangsung sebelum pembelian dilakukan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada 6 Maret 2024, pernah mengungkap hasil identifikasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap sejumlah anomali transaksi belanja melalui katalog elektronik.
Empat pola yang menjadi perhatian antara lain penyedia yang sama berulang kali mendapatkan transaksi, kenaikan harga produk sebelum transaksi yang kemudian turun kembali setelah pembelian, transaksi pertama yang berlangsung sangat cepat setelah produk ditayangkan, serta penyelesaian transaksi dalam waktu kurang dari 60 menit.
Indikator tersebut menjadi alasan pentingnya penguatan pengawasan melalui fitur e-Audit. Meski demikian, anomali transaksi tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi dan tetap membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Selain LKPP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menaruh perhatian terhadap risiko penyimpangan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sejumlah persoalan yang perlu diwaspadai meliputi potensi intervensi dalam pemilihan penyedia, konflik kepentingan, praktik pinjam bendera perusahaan, kelemahan verifikasi dokumen, serta komunikasi antara pembeli dan penyedia yang berpotensi berlangsung di luar sistem elektronik.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan harus diikuti dengan pengawasan terhadap perilaku dan kewenangan para pihak yang terlibat. Sebab, apabila penyedia telah ditentukan sebelum transaksi dilakukan, sementara proses pemilihan hanya menjadi formalitas administratif, maka tujuan utama pengadaan yang kompetitif dan transparan berisiko tidak tercapai.
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah kewajaran harga barang yang dibeli melalui e-katalog. Harga yang tercantum dalam katalog pada dasarnya merupakan harga penawaran penyedia. Karena itu, keberadaan produk dalam katalog tidak otomatis membuktikan bahwa harga pembelian sudah paling ekonomis atau sesuai harga pasar.
LKPP pada 6 Februari 2026 juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya negosiasi harga dan penggunaan referensi harga pasar dalam pelaksanaan e-purchasing. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tanggung jawab dalam memastikan proses pengadaan didasarkan pada kebutuhan yang jelas serta pertimbangan harga yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Dalam praktik pengawasan, perbandingan harga harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kesamaan merek, tipe, spesifikasi, kualitas, garansi, pajak, biaya pengiriman, serta waktu transaksi. Apabila ditemukan selisih harga yang signifikan, kondisi tersebut patut ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dan dasar penetapan harga pembelian.
Namun, selisih harga saja tidak cukup untuk menyimpulkan terjadinya kerugian keuangan negara ataupun tindak pidana korupsi.
Dalam penelusuran pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog, setidaknya terdapat delapan aspek yang perlu menjadi perhatian pengawasan.
- Dugaan pengarahan penyedia sebelum proses transaksi berlangsung.
- Potensi penggelembungan harga dibandingkan harga pasar untuk barang dengan spesifikasi setara.
Penyusunan spesifikasi teknis yang berpotensi mengarah pada produk atau penyedia tertentu.
Dugaan praktik pinjam bendera perusahaan, yakni perusahaan yang tercatat sebagai penyedia tidak menjalankan kegiatan pengadaan sebagaimana mestinya.
- Proses negosiasi harga yang hanya menjadi formalitas.
- Ketidaksesuaian antara barang yang dipesan, dibayarkan, dan diterima oleh instansi.
- Komunikasi atau kesepakatan di luar sistem yang berpotensi memengaruhi independensi transaksi.
- Pemaketan atau pembelian berulang yang patut diuji apakah telah sesuai kebutuhan dan ketentuan pengadaan.
Seluruh aspek tersebut merupakan indikator risiko yang membutuhkan verifikasi melalui dokumen pengadaan, pemeriksaan fisik barang, keterangan para pihak, serta hasil pengawasan lembaga berwenang.
Dalam konteks belanja pemerintah daerah di Provinsi Lampung, pengadaan melalui e-katalog perlu menjadi salah satu objek pengawasan publik.
Besarnya nilai belanja barang dan jasa pada berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) membuat transparansi informasi menjadi penting, terutama untuk memastikan anggaran benar-benar menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah melalui pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK, pejabat pengadaan, serta pengelola barang perlu memastikan setiap tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Inspektorat daerah juga perlu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, terutama terhadap transaksi yang memiliki pola tidak lazim, konsentrasi pembelian pada penyedia tertentu, atau perbedaan harga yang membutuhkan penjelasan.
Sementara itu, BPK dan BPKP dapat menjadi rujukan penting dalam melihat hasil pemeriksaan maupun pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administratif antara pemerintah dan perusahaan penyedia. Di dalamnya terdapat uang negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan publik lainnya.
Karena itu, masyarakat berhak mengetahui apakah barang yang dibeli benar-benar dibutuhkan, apakah harga yang dibayarkan wajar, siapa penyedianya, serta apakah barang tersebut telah diterima dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Pengawasan publik bukan berarti menghakimi penyedia atau pejabat pengadaan. Sebaliknya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap pihak dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan anggaran.
Masyarakat memandang persoalan ini perlu ditelusuri lebih jauh melalui pemetaan transaksi e-katalog pada masing-masing OPD, termasuk meneliti penyedia yang berulang kali mendapatkan pesanan, membandingkan kewajaran harga, serta mencocokkan dokumen pembayaran dengan kondisi fisik barang.
Penelusuran tersebut perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan dokumen dan bukti yang dapat diverifikasi, serta tetap memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab kepada instansi maupun perusahaan penyedia yang disebut dalam pemberitaan.
Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi pengadaan tidak cukup diukur dari banyaknya transaksi yang dilakukan secara elektronik. Ukuran yang lebih penting adalah apakah prosesnya berlangsung secara transparan, kompetitif, efisien, dan menghasilkan barang atau jasa sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebab, sistem boleh semakin digital, tetapi pengawasan terhadap penggunaan uang negara tidak boleh berhenti pada layar komputer. (Red)


