Memuat postingan terbaru...

Tanpa papan informasi, Dugaan pelanggaran juknis dan pengondisian revitalisasi Rp. 2,1 miliar SMKS Muhammadiyah Pringsewu mencuat, APH diminta Periksa Pengelolaan dan P2SP. Waka Sebut Pengelolaan hanya diketahui Kepsek

PRINGSEWU, LAMPUNG1NEWS.COM – Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 di SMKS Muhammadiyah 1 Pringsewu kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada sikap Kepala SMKS Muhammadiyah 1 Pringsewu yang hingga kini belum memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan konfirmasi awak media terkait pengelolaan bantuan senilai Rp.2.114.180.000.

Sikap belum adanya respons dari kepala sekolah tersebut menimbulkan tanda tanya publik, terlebih sejumlah persoalan mendasar mengenai transparansi, keterlibatan unsur sekolah, struktur Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), hingga pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan sebelumnya telah disampaikan kepada pihak sekolah untuk mendapatkan penjelasan.

Padahal, bantuan revitalisasi dengan nilai lebih dari Rp. 2,1 miliar bukanlah kegiatan berskala kecil. Program tersebut menyangkut pengelolaan anggaran negara yang semestinya dilaksanakan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelusuran sebelumnya, awak media menemui Yus yang diketahui menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah (Waka) SMKS Muhammadiyah 1 Pringsewu.

Saat dikonfirmasi mengenai pelaksanaan revitalisasi, Yus menyampaikan bahwa dirinya turut dilibatkan dalam pembentukan panitia. Namun, ketika dimintai penjelasan mengenai susunan personel, siapa saja pihak yang terlibat, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan, ia tidak dapat memberikan keterangan.

Bahkan, ketika ditanyakan siapa saja unsur sekolah yang membantu kepala sekolah dalam menjalankan program tersebut, Yus mengaku tidak mengetahui secara pasti dan menyampaikan bahwa dirinya lupa.

Yus juga menjelaskan bahwa keterlibatannya lebih sebatas melakukan pengecekan barang.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting yang perlu dijelaskan oleh kepala sekolah. Sebab, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana keterlibatan unsur internal sekolah dalam pelaksanaan program yang membawa nama satuan pendidikan tersebut.

Jika benar unsur pimpinan sekolah tidak mengetahui secara jelas struktur kepanitiaan maupun mekanisme pelaksanaan, lantas bagaimana pembagian tugas, fungsi pengawasan, dan koordinasi kegiatan dilakukan?

Apakah pelaksanaan revitalisasi telah melibatkan unsur sekolah sebagaimana mekanisme program yang berlaku, atau justru sebagian besar kendali kegiatan berada pada pihak-pihak tertentu?

Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban langsung dari kepala sekolah maupun pihak pengelola program.

Persoalan lainnya adalah tidak terlihatnya papan informasi atau papan proyek di lokasi kegiatan saat awak media melakukan peninjauan.

Kondisi ini semakin menambah pertanyaan mengenai keterbukaan informasi pelaksanaan bantuan revitalisasi.

Publik semestinya dapat memperoleh informasi dasar mengenai kegiatan yang dibiayai pemerintah, mulai dari nilai bantuan, sumber anggaran, jenis pekerjaan, pelaksana kegiatan, hingga jangka waktu pelaksanaan.

Apabila pemasangan papan informasi diwajibkan dalam petunjuk teknis atau ketentuan pelaksanaan program, maka ketiadaannya perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi pihak berwenang.

Terlebih, kegiatan tersebut mencakup enam menu pekerjaan, mulai dari pembangunan ruang praktik siswa (RPS), rehabilitasi ruang kelas dan gudang, hingga pengadaan berbagai perabot sekolah.

Dengan cakupan pekerjaan dan nilai bantuan sebesar itu, keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari pengawasan publik.

Awak media sebelumnya telah berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Kepala SMKS Muhammadiyah 1 Pringsewu.

Sejumlah pertanyaan penting telah disampaikan, di antaranya mengenai identitas ketua dan anggota P2SP, mekanisme pembentukan panitia, keterlibatan tenaga pendidik dan unsur sekolah, serta pihak yang mengoordinasikan tenaga kerja yang disebut berasal dari wilayah Ambarawa.

Media juga meminta penjelasan mengenai alasan tidak terlihatnya papan informasi kegiatan di lokasi pembangunan.

Namun, hingga berita lanjutan ini disusun, belum diperoleh tanggapan substantif dari kepala sekolah atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Sikap belum adanya penjelasan ini patut disayangkan. Sebagai pimpinan satuan pendidikan, kepala sekolah diharapkan dapat memberikan keterangan yang terbuka mengenai program bantuan yang dilaksanakan di lingkungan sekolahnya.

Terlebih, informasi yang diminta bukan persoalan pribadi, melainkan menyangkut penggunaan bantuan pemerintah untuk kepentingan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Belum adanya jawaban dari pihak sekolah tentu tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti adanya pelanggaran. Namun, kondisi tersebut membuat sejumlah pertanyaan publik mengenai transparansi dan tata kelola program belum mendapatkan kejelasan.

Atas sejumlah persoalan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung serta pihak pengelola program revitalisasi di tingkat pusat maupun daerah perlu melakukan penelusuran dan evaluasi.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pembentukan P2SP, pembagian tugas, pelaksanaan pembangunan, pengadaan barang, penggunaan tenaga kerja, serta pertanggungjawaban anggaran telah sesuai dengan ketentuan program.

Jika ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan, instansi berwenang dan APH perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Jangan sampai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan justru menimbulkan persoalan akibat lemahnya transparansi dan pengawasan.

Publik tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Publik hanya ingin mengetahui siapa yang mengelola bantuan tersebut, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana unsur sekolah dilibatkan, dan apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan.

Media menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah.

Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala SMKS Muhammadiyah 1 Pringsewu, P2SP, pihak yayasan, maupun instansi terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas berbagai pertanyaan yang berkembang.

Apabila terdapat penjelasan, dokumen, atau bukti yang dapat meluruskan informasi dalam pemberitaan ini, redaksi siap memuatnya secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.

Sebab, transparansi bukan sesuatu yang perlu dihindari, terlebih ketika menyangkut pengelolaan dana bantuan negara bernilai miliaran rupiah. (TIM INV)

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak