Lampung1news.com | LAMPUNG UTARA – Di saat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sibuk memoles citra lewat berbagai kampanye literasi, realita di lapangan justru menyuguhkan pemandangan yang memuakkan. Sebuah mobil perpustakaan keliling—yang seharusnya menjadi jembatan ilmu bagi anak-anak di pelosok—malah "turun kasta" menjadi mobil pengangkut sembako untuk kepentingan komersial.
Alih-alih menyebarkan minat baca, mobil berpelat merah dengan nomor polisi B 9606 PQU ini tertangkap basah sedang sibuk mendistribusikan telur dan salak ke warung-warung di Kecamatan Anak Ratu Aji. Slogan mentereng di bodi mobil yang berbunyi “Membaca Cara Pintar Menjadi Pintar” seketika berubah menjadi satir yang memalukan: Apakah untuk menjadi pintar, masyarakat harus membaca label harga telur?
Pengakuan pengemudi bahwa kendaraan negara ini dipakai berdagang karena "tidak ada biaya operasional" adalah tamparan keras bagi wajah birokrasi Lampung Utara. Jika benar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak mampu membiayai operasional asetnya, maka patut dipertanyakan ke mana perginya anggaran daerah?
Alasan ini tidak lebih dari sekadar pembenaran atas penyalahgunaan fasilitas negara. Membiarkan mobil dinas beralih fungsi menjadi kendaraan niaga dengan dalih mandiri adalah bentuk ketidakmampuan manajerial yang akut sekaligus pelecehan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Klaim bahwa praktik ini sudah berjalan selama dua tahun bukan hanya menunjukkan keberanian oknum, tapi juga membuktikan mati surinya fungsi pengawasan di internal Pemkab Lampura. Bagaimana mungkin sebuah aset publik yang bergerak setiap hari bisa "salah jalan" selama 700 hari tanpa terdeteksi oleh pimpinan dinas?
Dokumen pinjam pakai kepada Komunitas Dongeng Pustaka memang ada, namun tidak ada satu pun pasal dalam hukum negara yang menghalalkan "dongeng" distribusi telur menggunakan fasilitas publik. Surat perjanjian tersebut seharusnya menjadi instrumen kontrol, bukan "tiket gratis" untuk mengeksploitasi aset negara demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Krisis Integritas, Bukan Sekadar Masalah Buku
Kejadian ini mencerminkan krisis integritas yang mendalam. Publik tidak butuh alasan klasik soal keterbatasan anggaran. Yang dibutuhkan adalah jawaban tegas: Mengapa fasilitas pendidikan justru dijadikan mesin uang?
Jika Pemkab Lampung Utara gagal menindak tegas praktik ini, maka jangan salahkan jika masyarakat menilai bahwa semangat literasi di daerah ini hanyalah bualan di atas kertas, sementara di lapangan, telur dan salak jauh lebih bernilai daripada ilmu pengetahuan.
Pemerintah daerah harus sadar: mobil itu dibeli dengan uang rakyat untuk mencerdaskan rakyat, bukan untuk memperlancar bisnis distribusi makanan. (Tim PWRI)