Lampung1news.com | Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan yang mudah dan cepat dinilai menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026, yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (22/9/2026).
"Yang akan kita bicarakan pagi ini sesungguhnya bukan hanya tentang pajak kendaraan bermotor. Yang akan kita bicarakan adalah bagaimana pemerintah hadir melalui pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Gubernur Mirza.
Kepercayaan masyarakat, jelas Gubernur Mirza, merupakan modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan mencapai tujuan negara.
Tanpa kepercayaan masyarakat, pemerintah akan kesulitan menjalankan program pembangunan dan menggerakkan kehidupan bernegara.
"Tanpa ada rasa percaya, negara ini tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa maju, dan tidak akan bisa melangkah," ujarnya.
Gubernur Mirza mencontohkan, kepercayaan masyarakat terhadap para pendiri bangsa menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk membantu kebutuhan para pejuang di tengah keterbatasan negara.
Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dibangun melalui pelaksanaan tugas negara yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik dan digitalisasi di Provinsi Lampung.
Gubernur Mirza mengatakan,peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk dalam layanan perpajakan kendaraan bermotor melalui Samsat.
"Karena itu, kita juga harus hadir sebagai satu kesatuan pelayanan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Gubernur Mirza.
Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan pelayanan yang sederhana, mudah, dan cepat. Apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diharapkan semakin tumbuh.
Ia menegaskan, hasil Rakorda harus terlihat melalui perubahan nyata dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dalam laporannya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Saipul, menyampaikan bahwasanny Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 menjadi forum evaluasi dan penguatan sinergi antarinstansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Rakorda tersebut tidak hanya berfokus pada evaluasi rutin, tetapi juga merumuskan langkah kolaboratif untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan Samsat.
"Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai forum strategis dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif," ujar Saipul.
Rakorda tersebut diarahkan untuk mencapai tiga hal utama, yakni memperkuat kualitas pelayanan masyarakat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penerimaan PKB, BBNKB, opsen PKB, opsen BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP.
Rakorda dihadiri 125 peserta secara langsung, yang terdiri dari jajaran Polda Lampung, Jasa Raharja, Bapenda Provinsi Lampung, Bapenda kabupaten/kota, UPTD Bapenda, serta perwakilan perbankan dan sejumlah pihak terkait. Kegiatan juga diikuti melalui Zoom oleh jajaran Samsat dan Bapenda kabupaten/kota se-Lampung. (Red)