Lampung1news.com | Lampung Tengah: Polemik pembatalan tender di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah menuai sorotan. Angga Irawan, Ketua ASPEKINDO Lampung Tengah, mendesak Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait pembatalan tender yang disebut-sebut telah memiliki pemenang. Selasa, 13/10/2026
Angga menduga adanya arahan dari Plt. Bupati kepada Rahmad Danil selaku Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi terkait pembatalan tender tersebut.
“Jangan sampai tender yang sudah memiliki pemenang dibatalkan tanpa penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang mengambil keputusan, dan apa dasar hukumnya,” tegas Angga.
Menurutnya, alasan keterbatasan anggaran belanja yang disebut menjadi dasar pembatalan tender harus dijelaskan secara terperinci. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan alasan anggaran tidak mencukupi, tetapi juga perlu membuka informasi mengenai perencanaan anggaran, ketersediaan dana, serta dasar administratif dan hukum yang digunakan untuk mengambil keputusan tersebut.
Angga meminta I Komang Koheri tidak tinggal diam menghadapi pertanyaan publik. Sebagai pimpinan sementara daerah, ia menilai Plt. Bupati perlu memberikan penjelasan yang terang mengenai kebijakan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terutama apabila keputusan pembatalan tender berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
“Kalau memang anggaran belanja tidak mencukupi, jelaskan kepada masyarakat sejak awal. Bagaimana perencanaannya? Mengapa tender bisa berjalan hingga ada pemenang, lalu kemudian dibatalkan? Apa dasar keputusan tersebut? Jangan biarkan publik hanya menerima alasan singkat tanpa penjelasan yang menyeluruh,” ujar Angga.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar menyangkut penyedia jasa yang mengikuti proses tender, melainkan juga menyangkut transparansi tata kelola pemerintahan, kepastian proses pengadaan, dan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran daerah dikelola.
Selain menyoroti pembatalan tender, Angga juga meminta Plt. Bupati I Komang Koheri menjelaskan secara terbuka mengenai pinjaman daerah yang menjadi kewajiban pembayaran melalui APBD Lampung Tengah.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui secara jelas berapa nilai pinjaman daerah, untuk kepentingan apa pinjaman tersebut digunakan, bagaimana skema pengembaliannya, serta seberapa besar dampaknya terhadap kemampuan APBD membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa daerah memiliki pinjaman, tetapi tidak mendapatkan penjelasan yang terang mengenai manfaat, kewajiban pembayaran, dan dampaknya terhadap APBD. Uang APBD berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan pembiayaan daerah harus dijelaskan secara terbuka dan bisa diuji akuntabilitasnya,” tegasnya.
Angga menilai, apabila kewajiban pembayaran pinjaman mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib menjelaskan langkah-langkah yang disiapkan agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan. Besarnya dampak tersebut, menurutnya, harus dinilai berdasarkan data APBD, dokumen pinjaman, dan kewajiban pembayaran yang sebenarnya.
Angga Irawan menegaskan bahwa pihaknya meminta penjelasan yang konkret dari pemerintah daerah, bukan sekadar pernyataan normatif. Ia mendorong agar dokumen dan dasar keputusan pembatalan tender dapat diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus meminta penjelasan mengenai kondisi anggaran dan pinjaman daerah.
“Pertanyaan masyarakat sederhana, mengapa tender yang sudah memiliki pemenang dibatalkan, apa dasar hukumnya, dan bagaimana pemerintah menjamin uang daerah dikelola untuk kepentingan rakyat? Kami meminta Plt. Bupati menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara terbuka.(*)
