Persoalan ini bukan sekadar menyangkut besaran nominal. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai siapa yang menetapkan nominal, siapa yang menginstruksikan penghimpunan, bagaimana mekanisme penagihan dilakukan, serta kepada siapa dana tersebut disetorkan dan dipertanggungjawabkan.
Informasi yang diterima redaksi dari seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa pembayaran tersebut diberlakukan kepada seluruh guru di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
Narasumber mengaku keberatan karena selama ini para guru disebut telah membayar iuran rutin PGRI sebesar Rp7.000 setiap bulan melalui pemotongan gaji.
"Padahal kami setiap bulan dipotong dari gaji. Kenapa setiap ada kegiatan selalu dana dari iuran," ungkap narasumber melalui komunikasi dengan redaksi.
Menurut keterangan tersebut, nominal tambahan yang diminta mencapai Rp155.000 bagi ASN dan Rp90.000 bagi tenaga PW. Besaran itu dinilai cukup membebani, terlebih apabila masih terdapat kontribusi lain yang dibebankan kepada masing-masing sekolah.
Dalam komunikasi dengan redaksi, narasumber menyebut bahwa pihak yang menentukan besaran iuran adalah Korwil.
Ketika ditanya siapa yang menetapkan nominal tersebut, narasumber menjawab, "Yang menentukan nominal Korwil."
Keterangan ini memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas dan dasar kewenangan Korwil dalam menetapkan besaran pembayaran yang disebut berlaku bagi seluruh guru.
Apakah penetapan tersebut merupakan keputusan resmi organisasi PGRI? Apakah Korwil hanya menjalankan hasil kesepakatan organisasi atau memiliki kewenangan tersendiri dalam menentukan nominal?
Selain itu, peran unsur Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) juga perlu diperjelas, terutama terkait kemungkinan keterlibatan dalam koordinasi, penyampaian instruksi, pendataan, maupun penghimpunan pembayaran melalui kepala sekolah.
Redaksi belum memperoleh dokumen yang memastikan keterlibatan Pengurus K3S dalam penetapan atau pengumpulan dana tersebut. Karena itu, klarifikasi dari Korwil dan pengurus K3S menjadi penting agar tidak terjadi simpang siur mengenai pihak yang bertanggung jawab.
Sorotan semakin menguat setelah narasumber menyampaikan bahwa hasil rapat pengurus PGRI telah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
Ketika ditanya apakah terdapat keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan penghimpunan dana, narasumber menyatakan:
"Ya atas perintah Bu Kadis, karena mengingat semua kegiatan diadakan di Liwa."
Pernyataan tersebut merupakan keterangan narasumber yang masih membutuhkan verifikasi langsung dari pihak terkait.
Apabila benar terdapat instruksi Kepala Dinas Pendidikan, perlu dijelaskan secara terbuka apakah instruksi itu sebatas imbauan untuk mendukung kegiatan organisasi profesi atau justru menjadi dasar pemberlakuan pembayaran yang dipersepsikan wajib oleh seluruh guru.
Sebab, terdapat perbedaan mendasar antara keputusan internal organisasi profesi dengan instruksi kedinasan yang disampaikan melalui hubungan struktural atasan dan bawahan.
Jangan sampai kegiatan organisasi yang semestinya didasarkan pada kesepakatan dan partisipasi anggota justru dipahami sebagai kewajiban kedinasan tanpa kejelasan dasar kewenangan.
Narasumber juga menjelaskan bahwa mekanisme penghimpunan dilakukan secara berjenjang.
Guru menyetorkan uang kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah meneruskan setoran kepada Korwil.
Pola tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sistem administrasi dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan.
Siapa bendahara resmi yang menerima seluruh dana? Apakah pembayaran dilakukan melalui rekening organisasi atau secara tunai? Apakah setiap guru dan sekolah memperoleh kuitansi? Apakah terdapat proposal, rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana?
Redaksi juga memperoleh informasi bahwa pembayaran tidak hanya dibebankan berdasarkan jumlah individu.
Narasumber menyebut bahwa di Kecamatan Sumber Jaya, selain pembayaran Rp155.000 per orang, terdapat kemungkinan pembebanan tambahan atas nama sekolah.
Jika informasi tersebut benar, perlu dijelaskan apakah pembayaran atas nama sekolah merupakan kontribusi terpisah, berapa nominalnya, siapa yang menetapkan, dan apa dasar pembebanannya.
Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi pembebanan berlapis kepada tenaga pendidik maupun satuan pendidikan tanpa kejelasan dasar dan pertanggungjawaban.
Redaksi turut memperoleh tangkapan layar berupa pendataan penyelesaian pembayaran terkait HUT PGRI/HGN yang mencantumkan 15 kecamatan di Lampung Barat.
Dalam daftar tersebut, Kecamatan Lumbok dan Sumber Jaya terlihat telah diberi tanda penyelesaian. Sementara kecamatan lainnya belum diberi tanda pada tangkapan layar yang diterima redaksi.
Pesan tersebut juga memuat permintaan agar kecamatan yang belum menyelesaikan pembayaran segera menindaklanjuti hingga batas waktu 11 November 2026.
Dokumen ini menjadi petunjuk awal adanya pendataan dan koordinasi pembayaran lintas kecamatan.
Namun, redaksi belum dapat memastikan jumlah keseluruhan guru yang dibebankan, total dana yang terkumpul, maupun apakah seluruh pembayaran benar-benar telah disetorkan.
Karena itu, Korwil, pengurus K3S, dan pengurus PGRI perlu menjelaskan siapa yang menyusun pendataan tersebut, siapa yang mengawasi penyelesaian pembayaran, serta atas dasar keputusan apa batas waktu pembayaran ditetapkan.
Persoalan ini juga patut dicermati dari aspek hukum administrasi dan disiplin aparatur.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 mengatur sejumlah larangan bagi PNS, antara lain:
- Huruf a, menyalahgunakan wewenang.
- Huruf g, melakukan pungutan di luar ketentuan.
- Huruf i, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
Pasal 7 mengatur bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dapat dijatuhi hukuman disiplin.
Badan Kepegawaian Negara juga menjelaskan bahwa pungutan di luar ketentuan mencakup pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh uang, barang, atau bentuk lainnya bagi kepentingan pribadi maupun pihak lain.
Dengan demikian, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pejabat PNS yang menggunakan kewenangan kedinasan untuk memaksakan pembayaran tanpa dasar ketentuan yang sah, persoalan tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan disiplin ASN.
Namun, ketentuan tersebut tidak serta-merta menjadikan setiap iuran organisasi sebagai pelanggaran. Harus dibuktikan terlebih dahulu dasar pungutan, sifat pembayaran, kapasitas pihak yang menginstruksikan, serta ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan.
UU Administrasi Pemerintahan Juga Mengatur Larangan Penyalahgunaan Wewenang
Selain PP 94 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur larangan penyalahgunaan wewenang.
Pasal 17 menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.
Larangan tersebut meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Sementara Pasal 18 menjelaskan kriteria tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan di luar cakupan bidang atau materi kewenangan yang diberikan maupun tindakan tanpa dasar kewenangan.
Ketentuan ini menjadi relevan untuk diuji apabila penghimpunan dana organisasi diduga melibatkan penggunaan jabatan atau instruksi kedinasan yang tidak sesuai dengan kewenangan pejabat pemerintahan.
Dengan demikian, persoalan ini tidak cukup hanya dijawab dengan alasan bahwa dana digunakan untuk kegiatan HUT PGRI/HGN. Dasar penetapan, kapasitas pihak yang menginstruksikan, mekanisme pengumpulan, dan pertanggungjawaban dana tetap harus dibuka secara transparan.
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, redaksi telah mengirimkan sejumlah pertanyaan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
Pertanyaan tersebut meliputi kebenaran instruksi penghimpunan dana, dasar penetapan nominal Rp. 155.000 bagi ASN dan Rp. 90.000 bagi tenaga PW, sifat pembayaran yang disebut wajib, serta kemungkinan adanya pembebanan tambahan kepada masing-masing sekolah.
Redaksi juga meminta penjelasan apakah terdapat surat edaran, notulen rapat, atau dokumen resmi yang menjadi dasar pelaksanaan penghimpunan dana tersebut.
Namun, hingga berita ini disusun, Kepala Dinas Pendidikan belum memberikan tanggapan atas pertanyaan konfirmasi yang disampaikan redaksi.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada salah satu Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan. Namun, jawaban yang diberikan masih sebatas akan menanyakan terlebih dahulu persoalan tersebut dan belum memberikan penjelasan substantif.
Belum adanya tanggapan dari Kepala Dinas dan belum adanya penjelasan rinci dari pihak bidang terkait membuat sejumlah pertanyaan publik masih belum terjawab.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Dinas Pendidikan maupun seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Sejumlah pertanyaan mendasar kini perlu dijawab secara terbuka. Apa dasar Korwil menetapkan nominal pembayaran? Apakah pengurus K3S terlibat dalam koordinasi penghimpunan atau hanya menerima informasi? Siapa yang memberikan instruksi kepada kepala sekolah? Apakah Kepala Dinas Pendidikan benar-benar menginstruksikan pembayaran? Kepada siapa dana disetorkan dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Pengurus PGRI Kabupaten Lampung Barat juga perlu menjelaskan apakah nominal tersebut merupakan keputusan resmi organisasi, bagaimana mekanisme persetujuan anggota, serta apakah terdapat laporan penggunaan dana kepada para guru.
Apabila penghimpunan dana merupakan kesepakatan organisasi, maka mekanisme dan pertanggungjawabannya harus dapat diperiksa oleh anggota.
Sebaliknya, apabila terdapat penggunaan jalur kedinasan untuk mewajibkan pembayaran, maka aspek kewenangan dan kepatuhan terhadap peraturan disiplin ASN perlu ditelusuri oleh pihak berwenang.
Atas dasar itu, Inspektorat Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan administratif apabila ditemukan indikasi penggunaan kewenangan kedinasan yang tidak sesuai ketentuan. Apabila kemudian ditemukan indikasi pelanggaran hukum, penanganannya dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Media menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan upaya memperoleh kejelasan atas keluhan tenaga pendidik, bukan bentuk penghakiman terhadap individu atau organisasi tertentu.
Semangat memperingati Hari Guru Nasional seharusnya menjadi momentum penghargaan terhadap guru, bukan justru menyisakan pertanyaan mengenai dugaan pengondisian iuran, kewajiban pembayaran, dan transparansi pengelolaan dana.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Korwil, Pengurus K3S, serta Pengurus PGRI Kabupaten Lampung Barat.(TIM INV)


