Memuat postingan terbaru...

Iuran HUT PGRI Lampung Barat Disorot, Guru Pertanyakan Pungutan Tambahan Rp.155 ribu dan Rp. 90 Ribu di Tengah Potongan Rutin Rp.7.000 per Bulan


LAMPUNG1NEWS.COM | LAMPUNG BARAT — Penghimpunan dana kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekaligus peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Kabupaten Lampung Barat mulai menuai sorotan. Sejumlah tenaga pendidik mempertanyakan mekanisme penetapan iuran sebesar Rp155.000 dan Rp90.000 per orang, termasuk peran Koordinator Wilayah (Korwil), pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), serta fungsi pengawasan Dinas Pendidikan.

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut besaran nominal pembayaran. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai siapa yang menetapkan iuran, bagaimana keputusan diambil, apakah pembayaran bersifat sukarela atau wajib, bagaimana mekanisme penghimpunan dilakukan, serta siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana.

Informasi awal yang diterima redaksi dari seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa pembayaran tersebut diberlakukan kepada tenaga pendidik di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Narasumber mengaku keberatan karena selama ini para guru disebut telah membayar iuran rutin PGRI sebesar Rp7.000 setiap bulan melalui pemotongan gaji.

"Padahal kami setiap bulan dipotong dari gaji. Kenapa setiap ada kegiatan selalu dana dari iuran," ungkap narasumber kepada redaksi.

Menurut keterangan tersebut, nominal tambahan yang diminta mencapai Rp155.000 bagi ASN dan Rp90.000 bagi tenaga berstatus PW.

Narasumber juga menyebut Korwil sebagai pihak yang menentukan nominal pembayaran. Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan nominal dan kapasitas Korwil dalam mengoordinasikan penghimpunan dana.

Menanggapi sorotan tersebut, Ketua Pelaksana Kegiatan HUT PGRI/HGN 2026, Saiful Adiguna, memberikan penjelasan mengenai proses perencanaan, penetapan perlombaan, dan pembiayaan kegiatan.

Saiful menyampaikan bahwa agenda kegiatan bermula dari rapat pertama yang dihadiri kepala sekolah dan anggota PGRI. Selanjutnya, pada 2 November 2026 dilaksanakan rapat kedua untuk menentukan jenis perlombaan yang akan diselenggarakan.

Menurutnya, terdapat sekitar 18 cabang perlombaan yang disepakati, di antaranya bola voli putra dan putri, drum band, serta sejumlah perlombaan lainnya.

"Pada tanggal 2 November rapat lagi penetapan. Jadi menentukan lomba itu apa saja yang memang disepakati bersama. Itu semua hadir di dalam rapat, ada berita acara juga," jelas Saiful.

Ia mengatakan pembiayaan kegiatan, termasuk konsumsi, transportasi, dan pembuatan spanduk, turut dibahas dalam forum rapat.

Pelaksanaan kegiatan sendiri direncanakan berlangsung pada 22, 23, dan 24 November 2026.

Saiful menegaskan bahwa pembahasan pembiayaan telah disampaikan dalam rapat yang dihadiri peserta.

Terkait nominal pembayaran yang menjadi sorotan, Saiful membenarkan adanya pembahasan iuran sebesar Rp155.000 dan Rp90.000.

Ia menjelaskan bahwa nominal Rp90.000 berkaitan dengan tenaga pendidik yang telah bersertifikasi, termasuk PNS dan P3K yang sudah bersertifikasi.

"Yang Rp90.000 itu untuk yang sertifikasi. Jadi bukan guru yang tidak bersertifikat. Memang P3K yang sertifikasi, PNS yang sertifikasi," ungkapnya.

Saiful menyampaikan bahwa permintaan kontribusi tersebut dibahas sebagai bentuk bantuan untuk mendukung kegiatan peringatan Hari Guru Nasional.

Namun, penjelasan mengenai kategori penerima masing-masing nominal, dasar penetapan, serta sifat pembayaran masih perlu diperjelas melalui dokumen rapat dan keputusan organisasi.

Sebab, terdapat perbedaan mendasar antara kontribusi yang diberikan secara sukarela berdasarkan kesepakatan dengan pembayaran yang diberlakukan sebagai kewajiban kepada anggota.

Di tengah penjelasan Ketua Pelaksana yang menyebut pembiayaan telah dibahas dan disepakati dalam rapat, muncul persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni adanya sejumlah tenaga pendidik yang menyampaikan keberatan atas penghimpunan dana tersebut kepada media.

Keberatan tersebut menjadi informasi awal yang patut diperhatikan dan ditindaklanjuti, terutama untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung serta bagaimana hasil rapat diterapkan kepada anggota.

Sebab, adanya berita acara dan daftar hadir rapat tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh anggota telah menyetujui setiap nominal pembayaran ataupun memahami konsekuensi apabila tidak memenuhi pembayaran.

Pertanyaan mendasarnya, apakah penetapan iuran benar-benar merupakan kesepakatan bersama yang lahir dari persetujuan anggota secara terbuka, atau keputusan forum yang kemudian diberlakukan kepada seluruh guru tanpa mekanisme persetujuan yang jelas?

Apabila kontribusi tersebut merupakan partisipasi organisasi, perlu dijelaskan apakah anggota diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan, apakah terdapat pilihan bagi anggota yang tidak bersedia membayar, serta apakah ada konsekuensi tertentu bagi mereka yang tidak memenuhi pembayaran.

Jangan sampai kesepakatan organisasi yang seharusnya dibangun berdasarkan partisipasi justru dalam pelaksanaannya dipahami sebagai kewajiban yang tidak dapat ditolak oleh anggota.

Di tengah polemik penghimpunan dana tersebut, peran Korwil dan pengurus K3S menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat penjelasan lebih mendalam.

Kedua unsur tersebut memiliki posisi penting dalam koordinasi pendidikan di wilayah masing-masing. Karena itu, publik perlu mengetahui sejauh mana keterlibatan mereka dalam penyampaian informasi, pendataan anggota, koordinasi pembayaran, hingga pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Apakah Korwil hanya meneruskan informasi hasil rapat organisasi PGRI, atau turut menentukan besaran iuran dan mengoordinasikan penyelesaiannya?

Kemudian, bagaimana posisi pengurus K3S? Apakah hanya membantu komunikasi dengan kepala sekolah atau turut terlibat dalam proses pendataan dan penghimpunan pembayaran?

Redaksi belum memperoleh dokumen yang memastikan secara rinci pembagian peran masing-masing unsur tersebut.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat pengarahan atau penagihan melalui jalur struktural pendidikan, perlu dipastikan apakah hal tersebut sebatas koordinasi administratif atau justru menimbulkan tekanan kepada kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk memenuhi pembayaran.

Keberatan sejumlah guru yang disampaikan kepada media menjadi alasan penting untuk menelusuri persoalan tersebut secara objektif.

Dalam keterangannya, Saiful menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan melalui dua mekanisme, yakni secara tunai dan transfer ke rekening bendahara PGRI tingkat kecamatan.

Menurutnya, terdapat dua tahapan pengelolaan dana, yaitu bendahara PGRI kecamatan dan bendahara kegiatan.

Setelah dana terkumpul di tingkat kecamatan, selanjutnya diserahkan kepada bendahara kegiatan.

"Kalau yang ini mungkin di antaranya ada yang tunai, ada juga yang ke rekening Bendahara PGRI kecamatan," jelasnya.

Saiful juga mengakui bahwa hingga wawancara dilakukan, penghimpunan dana belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat beberapa sekolah yang belum menyetorkan pembayaran berdasarkan laporan bendahara kecamatan.

Keterangan tersebut memunculkan kebutuhan untuk membuka informasi mengenai rekapitulasi penerimaan dana, bukti transaksi, jumlah yang telah terkumpul, serta laporan penyerahan dari bendahara kecamatan kepada bendahara kegiatan.

Transparansi tersebut penting agar seluruh anggota mengetahui ke mana dana disetorkan dan bagaimana penggunaannya.

Terkait informasi mengenai kemungkinan adanya pungutan tambahan atas nama sekolah di luar pembayaran perorangan, Saiful tidak membenarkan adanya pembebanan tersendiri tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan iuran berdasarkan kategori anggota, yakni Rp155.000 dan Rp90.000 sebagaimana disampaikan dalam rapat.

Keterangan ini menjadi klarifikasi atas informasi awal mengenai dugaan pembebanan berlapis kepada tenaga pendidik maupun satuan pendidikan.

Meski demikian, pencocokan dengan bukti pembayaran dan keterangan masing-masing sekolah tetap diperlukan untuk memastikan tidak terdapat kontribusi lain di luar nominal yang telah dijelaskan.

Mengenai jumlah anggota yang menjadi dasar perhitungan, Saiful menyebut sekitar 164 orang.

Ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan data di Kecamatan Sumber Jaya, bukan keseluruhan Kabupaten Lampung Barat.

"Kurang lebih 164 orang kalau nggak salah waktu itu. Itu berdasarkan data yang dikasih masing-masing kepala sekolah," terangnya.

Menurut Saiful, data tersebut mencakup PNS dan P3K yang telah bersertifikasi.

Dengan demikian, perlu diperjelas berapa jumlah keseluruhan anggota yang menjadi sasaran penghimpunan dana di 15 kecamatan, berapa target penerimaan, serta berapa dana yang telah terkumpul.

Dalam wawancara, Saiful menyatakan bahwa Dinas Pendidikan tidak memberikan instruksi terkait penarikan iuran. Menurutnya, informasi dari dinas hanya berkaitan dengan petunjuk teknis perlombaan.

"Nggak ada sih. Cuman hanya menyampaikan kegiatan lombanya saja," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa dokumen yang disampaikan merupakan juknis perlombaan, bukan juknis anggaran.

Keterangan tersebut menjadi klarifikasi penting terkait posisi Dinas Pendidikan dalam kegiatan HUT PGRI/HGN 2026.

Namun, tidak adanya instruksi penarikan dana bukan berarti aspek pembinaan dan pengawasan tidak perlu diperhatikan.

Dinas Pendidikan perlu memberikan penjelasan mengenai fungsi pengawasan terhadap aktivitas yang melibatkan kepala sekolah, Korwil, serta unsur pendidikan di wilayahnya.

Apakah Dinas Pendidikan mengetahui mekanisme koordinasi yang berlangsung? Apakah terdapat pemantauan agar kegiatan organisasi profesi tidak menimbulkan kesan kewajiban kedinasan? Bagaimana memastikan tidak ada tekanan struktural terhadap guru atau kepala sekolah dalam memenuhi pembayaran?

Pengawasan tersebut penting untuk menjaga batas antara kegiatan organisasi profesi dengan hubungan kedinasan, sehingga tidak terjadi pencampuran kepentingan yang berpotensi merugikan tenaga pendidik.

Persoalan penghimpunan dana ini perlu dilihat secara objektif. Iuran organisasi atau kontribusi kegiatan tidak serta-merta merupakan pelanggaran hukum.

Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan, penggunaan jabatan, atau tekanan melalui hubungan struktural untuk mewajibkan pembayaran tanpa dasar yang sah, persoalan tersebut patut diperiksa.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 5 huruf g, mengatur larangan bagi PNS melakukan pungutan di luar ketentuan. Sementara huruf i mengatur larangan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melalui Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Ketentuan tersebut relevan untuk ditelaah apabila ditemukan keterlibatan pejabat atau aparatur dalam penggunaan kewenangan kedinasan untuk memaksakan pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum.

Namun, penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada fakta dan hasil pemeriksaan. Keberatan anggota maupun adanya kesepakatan rapat saja belum cukup untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran.

Oleh karena itu, perlu diperiksa apakah penetapan iuran memiliki dasar organisasi yang jelas, bagaimana persetujuan anggota diperoleh, apakah pembayaran benar-benar bersifat wajib, serta apakah terdapat konsekuensi bagi guru yang tidak membayar.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, redaksi masih membutuhkan penjelasan dari Korwil, pengurus K3S, Pengurus PGRI Kabupaten Lampung Barat, serta Dinas Pendidikan.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

  1. Siapa yang secara resmi menetapkan besaran iuran Rp155.000 dan Rp90.000?
  2. Apakah penetapan tersebut dituangkan dalam berita acara atau keputusan organisasi?
  3. Apa peran Korwil dalam penetapan, koordinasi, dan penghimpunan dana?
  4. Apakah pengurus K3S terlibat dalam pendataan maupun penyampaian kewajiban pembayaran kepada sekolah?
  5. Apakah guru yang keberatan atau tidak bersedia membayar tetap dapat mengikuti kegiatan tanpa konsekuensi?
  6. Apakah terdapat mekanisme pengawasan terhadap pembayaran yang dihimpun melalui bendahara kecamatan?
  7. Berapa total dana yang telah terkumpul dan bagaimana laporan pertanggungjawabannya?
  8. Sejauh mana Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang melibatkan unsur struktural pendidikan?

Inspektorat Kabupaten Lampung Barat juga diharapkan dapat melakukan klarifikasi administratif apabila ditemukan indikasi penggunaan kewenangan kedinasan yang tidak sesuai ketentuan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum, penanganannya dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya memperoleh kejelasan atas keluhan tenaga pendidik, bukan bentuk penghakiman terhadap individu maupun organisasi tertentu.

Semangat memperingati Hari Guru Nasional seharusnya menjadi momentum penghargaan terhadap pengabdian guru. Karena itu, keterbukaan mengenai penetapan iuran, peran Korwil dan K3S, serta fungsi pengawasan Dinas Pendidikan menjadi penting agar kegiatan berjalan secara transparan dan tidak menimbulkan polemik di kalangan tenaga pendidik.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Korwil, pengurus K3S, Pengurus PGRI Kabupaten Lampung Barat, Kepala Dinas Pendidikan, serta seluruh pihak yang berkepentingan.(TIM INV)

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak