LAMPUNG1NEWS.COM | PRINGSEWU, Selasa 10 November 2026 Penggeledahan sejumlah ruangan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pringsewu oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu pada Selasa (10/11/2026) menjadi perhatian serius masyarakat. Langkah tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana pendidikan, yang meliputi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), OMI, serta dana sertifikasi guru tahun anggaran 2024–2026.
Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 11.00 hingga 15.00 WIB tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sejumlah ruangan strategis, termasuk bagian pendidikan madrasah, keuangan, dan kepegawaian.
Penyidik juga dikabarkan telah mengamankan sejumlah dokumen administrasi, berkas pengelolaan keuangan, serta barang bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Informasi yang disampaikan pihak Kejari Pringsewu menyebutkan, penyidikan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan pemotongan dana sertifikasi guru di lingkungan Kemenag Pringsewu, mulai dari jenjang RA, MI, MTs hingga MAN.
Menanggapi perkembangan tersebut, LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung memberikan apresiasi terhadap langkah Kejari Pringsewu yang telah melakukan penggeledahan. Namun, apresiasi tersebut harus dibarengi dengan tuntutan agar penanganan perkara dilakukan secara serius, transparan, profesional, dan sampai pada kepastian hukum.
Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, menyampaikan kritik bahwa penggeledahan tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial atau sekadar menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sedang bekerja.
"Jangan hanya melakukan penggeledahan, mengamankan dokumen dan barang bukti, kemudian masyarakat dibiarkan menunggu tanpa kepastian perkembangan perkara. Publik membutuhkan hasil nyata dari proses penyidikan, bukan sekadar pemberitaan tentang penggeledahan kantor," tegas Mahmuddin.
karna pada tahun 2025 pihak Kejari juga menggeledah kantor pekon Rejosari kecamatan Pringsewu terkait kasus bimtek peningkatan wawasan kebangsaan bela negara dan studitiru ,belum juga ada kejelasan,
Menurutnya,untuk kali ini apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan pemotongan dana sertifikasi guru, penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan pengelolaan dana BOS dan OMI, Kejari Pringsewu harus berani mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.
Mahmuddin juga menegaskan bahwa hak guru tidak boleh dijadikan objek kepentingan pihak tertentu. Dana sertifikasi merupakan hak guru yang harus diterima sesuai ketentuan. Begitu pula dana BOS dan bantuan pendidikan lainnya harus dipergunakan sesuai peruntukan, bukan menjadi celah untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
"Kami meminta Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu beserta jajaran penyidik Pidsus agar tidak berhenti pada penggeledahan. Telusuri seluruh dokumen, periksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan, ungkap apabila terdapat aliran dana, serta umumkan perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum. Jika memang ditemukan alat bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan secara tegas," tambah Mahmuddin.
LSM Penjara Indonesia juga meminta agar penyidikan tidak tebang pilih. Pemeriksaan harus menjangkau seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan pengelolaan maupun pencairan dana, termasuk apabila terdapat dugaan keterlibatan pejabat atau pihak lain yang mempunyai kewenangan.
"Kami tidak ingin kasus ini hanya ramai saat penggeledahan, tetapi kemudian kehilangan kejelasan. Jangan sampai hak guru dan anggaran pendidikan yang seharusnya dinikmati masyarakat justru tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kejaksaan harus memberikan kepastian, siapa yang bertanggung jawab harus diproses apabila terbukti bersalah," tutup Mahmuddin. (Red)
