LAMPUNG1NEWS.COM | PRINGSEWU – Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di SMKS Muhammadiyah 1 Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah hal yang memunculkan pertanyaan terkait transparansi, keterlibatan unsur sekolah, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan.
Berdasarkan data yang diperoleh media, SMKS Muhammadiyah 1 Pringsewu dengan NPSN 10804896 tercatat sebagai penerima bantuan revitalisasi tahun 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 2.114.180.000.
Dalam data tersebut, terdapat enam menu pekerjaan, yakni pengecatan ruang lainnya, pembangunan ruang praktik siswa (RPS) baru, pengadaan perabot ruang kelas, pengadaan perabot ruang praktik siswa (RPS), rehabilitasi gudang dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, serta rehabilitasi empat ruang kelas beserta perabotnya.
Namun, di balik nilai bantuan yang mencapai miliaran rupiah tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mendasar mengenai siapa yang sebenarnya mengendalikan dan menjalankan kegiatan revitalisasi di lingkungan sekolah.
Saat melakukan penelusuran dan konfirmasi langsung ke sekolah, awak media ditemui oleh Yus, yang diketahui menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah.
Dalam keterangannya, Yus menyampaikan bahwa dirinya turut dilibatkan dalam pembentukan panitia kegiatan. Akan tetapi, ketika dimintai penjelasan lebih jauh mengenai struktur kepanitiaan, nama-nama personel, serta mekanisme pelaksanaan bantuan revitalisasi, yang bersangkutan tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci.
Bahkan, ketika ditanyakan siapa saja tim dari unsur sekolah yang membantu kepala sekolah dalam menjalankan kegiatan tersebut, Yus mengaku tidak mengetahui secara pasti dan menyampaikan bahwa dirinya lupa.
Yus juga menjelaskan bahwa keterlibatannya lebih sebatas melakukan pengecekan barang.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana mungkin kegiatan bantuan dengan nilai lebih dari Rp.2,1 miliar berjalan, sementara unsur pimpinan sekolah yang mengaku dilibatkan dalam pembentukan panitia justru tidak mengetahui secara jelas siapa saja personel yang terlibat maupun bagaimana mekanisme pelaksanaannya?
Saat ditanyakan lebih lanjut mengenai informasi dan mekanisme bantuan revitalisasi, Yus mengarahkan awak media untuk langsung menanyakan kepada kepala sekolah.
"Kalau ingin menanyakan tentang revitalisasi atau bantuan ini, silakan langsung ke kepala sekolah yang mengetahui," demikian inti keterangan yang disampaikan Yus kepada awak media.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah tidak ditemukannya papan informasi atau papan proyek kegiatan revitalisasi di lokasi pekerjaan saat awak media melakukan peninjauan.
Padahal, keterbukaan informasi mengenai kegiatan yang menggunakan bantuan pemerintah merupakan aspek penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Ketiadaan papan informasi di lokasi menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dapat mengetahui informasi dasar kegiatan, termasuk nilai bantuan, sumber anggaran, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, serta jenis pekerjaan yang sedang dikerjakan.
Apabila ketentuan teknis dalam petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis program mewajibkan pemasangan papan informasi, maka kondisi tersebut patut diuji dan dievaluasi oleh instansi yang berwenang.
Sejumlah temuan tersebut memunculkan dugaan adanya pengondisian atau pemusatan kendali pelaksanaan kegiatan pada pihak tertentu. Dugaan ini tentu masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Namun, ketidakjelasan mengenai struktur panitia, minimnya informasi yang dapat disampaikan oleh unsur pimpinan sekolah, serta tidak terlihatnya papan informasi kegiatan merupakan persoalan yang tidak semestinya diabaikan.
Program revitalisasi bukan sekadar pekerjaan fisik pembangunan dan rehabilitasi gedung. Di dalamnya terdapat tanggung jawab pengelolaan bantuan, pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang, pengawasan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Karena itu, perlu dipastikan apakah seluruh tahapan pelaksanaan telah berjalan sesuai ketentuan program, termasuk mekanisme pembentukan dan pelaksanaan tugas P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan).
Untuk memperoleh keberimbangan informasi, awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala SMKS Muhammadiyah 1 Pringsewu terkait sejumlah persoalan tersebut.
Pertanyaan yang diajukan meliputi siapa ketua dan anggota P2SP, bagaimana mekanisme pembentukan panitia, siapa pihak yang bertanggung jawab mengoordinasikan tenaga kerja yang disebut berasal dari wilayah Ambarawa, serta mengapa papan informasi kegiatan tidak terlihat di lokasi.
Namun, hingga berita ini disusun, Kepala Sekolah belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala SMKS Muhammadiyah 1 Pringsewu maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai seluruh persoalan yang menjadi sorotan.
Atas temuan tersebut, instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan pihak pengelola program revitalisasi, perlu memberikan perhatian dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan di SMKS Muhammadiyah 1 Pringsewu.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara data perencanaan, pelaksanaan pekerjaan di lapangan, mekanisme pengadaan, keterlibatan panitia, serta pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.
Jangan sampai program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan justru menyisakan persoalan transparansi dan akuntabilitas.
Publik berhak mengetahui bagaimana bantuan negara dikelola, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan.
Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana, melainkan mendorong transparansi serta memastikan pengelolaan bantuan pendidikan berjalan sesuai aturan. (TIM REDAKSI)
