Lampung1news.com | Lampung Utara – Kenaikan harga komoditas pertanian seperti gabah, jagung, dan singkong berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Lampung Utara, bahkan mencapai hingga dua kali lipat. Kondisi ini turut memperkuat daya beli masyarakat di pedesaan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan bahwa penguatan harga tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, serta harga acuan jagung Rp5.500 per kilogram yang kini stabil di tingkat petani.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) singkong sebesar Rp1.350 per kilogram, yang semakin mendorong peningkatan kesejahteraan petani.
Selain kebijakan harga, Pemprov Lampung mengembangkan Program Desaku Maju guna memperkuat ekonomi desa. Program ini mencakup bantuan pupuk organik cair, mesin pengering (dryer), serta pelatihan vokasi bagi masyarakat.
Sebagai contoh, Desa Wonomarto di Lampung Utara berhasil meningkatkan produksi pertanian hingga 30 persen. Produksi padi meningkat dari 994 ton menjadi 1.292 ton, jagung dari 236 ton menjadi 307 ton, dan singkong dari 20.000 ton menjadi 26.000 ton. Bantuan mesin pengering juga memberikan nilai tambah ekonomi hingga Rp82,98 juta.
Program ini juga terintegrasi dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didorong menjadi pemasok bahan pangan, sehingga perputaran ekonomi dapat langsung dirasakan masyarakat desa.
Dalam upaya percepatan pembangunan, Gubernur Mirza menekankan tiga pilar utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, serta pembangunan infrastruktur.
Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Provinsi Lampung menurun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Sementara di Lampung Utara, angka kemiskinan turun menjadi 15,78 persen.
Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memperkuat infrastruktur dengan alokasi anggaran tahun 2026, meliputi Rp1,98 miliar untuk jalan desa, Rp40,52 miliar untuk perbaikan jalan provinsi, serta Rp2,1 miliar untuk pembangunan jembatan.
Gubernur Mirza menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa. (Red)