LAMPUNG1NEWS.COM | PESAWARAN, Jumat 25 September 2026 — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung menyoroti kunjungan kerja (kunker) Bupati Pesawaran Nanda Indira bersama Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali ke Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis (24/9/2026).
Kunjungan tersebut diberitakan dalam rangka studi komparasi untuk mempelajari strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor pariwisata, digitalisasi retribusi melalui e-ticketing, pembayaran non-tunai, serta pengelolaan berbagai sumber pendapatan daerah.
Yogya Pos
Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, mempertanyakan urgensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah untuk kegiatan kunjungan kerja tersebut.
“Kami tidak mempersoalkan pemerintah daerah belajar atau melakukan studi komparasi. Yang kami pertanyakan adalah apakah biaya perjalanan, rombongan, akomodasi dan seluruh belanja yang dikeluarkan benar-benar sebanding dengan hasil yang akan diterapkan di Pesawaran. Jangan sampai kunjungan kerja hanya menjadi pemborosan APBD tanpa hasil yang terukur,” ujar Mahmuddin, Jumat (25/9/2026).
Menurut Mahmuddin, apabila tujuan utama kunjungan adalah mempelajari digitalisasi retribusi pariwisata, Pemkab Pesawaran semestinya dapat menyusun kajian yang jelas mengenai biaya, manfaat, target peningkatan PAD, serta rencana penerapan sistem tersebut di Pesawaran.
Sebagai informasi, Gunungkidul memang telah menerapkan sistem e-ticketing pada sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga pada Mei 2026 meluncurkan sistem retribusi wisata 100 persen non-tunai di TPR Baron Utama dan menyatakan sistem tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan retribusi.
Gunungkidul Kabupaten
Mahmuddin, Jangan Hanya Belajar, Harus Ada Hasil Nyata
Mahmuddin menilai studi banding atau kunjungan kerja akan memiliki manfaat apabila setelah kegiatan tersebut terdapat tindak lanjut yang transparan dan dapat diukur publik.
“Kalau memang hasil kunjungan itu akan diterapkan, sampaikan kepada masyarakat apa yang dipelajari, berapa biaya kunkernya, apa rekomendasinya, kapan diterapkan dan berapa target PAD yang ingin dicapai. Jangan hanya foto bersama dan pulang tanpa ada perubahan,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemkab Pesawaran membuka informasi mengenai sumber anggaran dan rincian belanja kegiatan kunjungan kerja, termasuk jumlah personel yang mengikuti, biaya perjalanan dinas, penginapan, transportasi serta komponen belanja lainnya.
Menurutnya, transparansi tersebut penting karena anggaran yang digunakan merupakan uang publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Potensi Pariwisata Pesawaran Tidak Kalah
Mahmuddin menyebut Pesawaran sendiri memiliki potensi pariwisata bahari yang besar sehingga persoalan utamanya bukan semata-mata melakukan perjalanan ke daerah lain, tetapi bagaimana pemerintah mampu mengelola potensi yang sudah dimiliki.
“Pesawaran punya laut, pantai, pulau dan kawasan wisata yang sangat potensial. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan, pelayanan, promosi, retribusi dan pengawasan di daerah sendiri,” katanya.
Ia meminta hasil studi komparasi Gunungkidul nantinya tidak berhenti sebagai dokumen atau laporan perjalanan dinas, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi peningkatan PAD dan pelayanan masyarakat.pungkasnya
Tags
Pesawaran
