Lampung1news.com | Bandar Lampung-Bupati Ardito Wijaya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi dalam upaya pemberantasan korupsi Wilayah Lampung, di Gedung Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung. Rabu (5/11/2025)
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto. Selain itu Gubernur-Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal - Jihan Nurlela, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Danang Suryo Wibowo, Kapolda Helfi, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perwakilan DPRD Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya.
Dalam penyampaiannya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengapresiasi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan jajaran Pemerintahan di Provinsi Lampung yang dinilai serius dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. "Kegiatan bersama Gubernur Lampung ini luar biasa. Tidak hanya menghadirkan bupati dan wali kota, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus dibangun melalui budaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Transparansi berarti kebijakan publik dapat diakses masyarakat, sementara akuntabilitas berarti seluruh kegiatan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum," tegas Ketua KPK, Setyo Budiyanto.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto berharap seluruh aparatur pemerintahan di Lampung menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. "Semua pihak memiliki peran penting dalam menjaga integritas. Tujuannya agar pelayanan publik berjalan baik dan menyejahterakan masyarakat. Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita berharap Provinsi Lampung dapat menjadi contoh daerah yang bersih dan berintegritas," imbuh Ketua KPK, Setyo Budiyanto.
Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini, KPK menilai bahwa Provinsi Lampung telah menunjukkan langkah nyata dalam pencegahan korupsi melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan pengawasan, digitalisasi layanan, serta peningkatan indeks MCP dan SPI. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel di seluruh wilayah Lampung.
Sementara Gubernur, Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya, mengapresiasi kehadiran berbagai pihak dan menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi melalui kolaborasi menyeluruh antar lembaga pemerintah dan masyarakat. "Pencegahan korupsi harus dilakukan bersama-sama. Melalui survei persepsi masyarakat Tahun 2024, kita dapat melihat kondisi kabupaten/kota dan apa saja yang perlu dibenahi. Alhamdulillah 15 kabupaten/kota baru punya semangat. Mudah-mudahan kepemimpinan baru ini bisa berbenah," ujar Gubernur, Rahmat Mirzani Djausal.
Gubernur, Rahmat Mirzani Djausal juga menuturkan bahwa integritas menjadi dasar dari seluruh proses pembangunan dan pelayanan publik. "Integritas adalah fondasi pembangunan. Tanpa integritas, kebijakan tidak akan berpihak kepada masyarakat. Karena itu pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama," tegas Gubernur, Rahmat Mirzani Djausal.
Gubernur, Rahmat Mirzani Djausal menambahkan bahwa pemerintah harus menjadi motor dalam memperkuat kolaborasi berbagai sektor untuk membangun kepercayaan publik. "Lampung tidak akan maju jika tidak ada upaya memperbaiki diri. Pemerintah harus menjadi motor kolaborasi dengan pengusaha, petani, dan masyarakat. Kepercayaan publik adalah kunci," ujar Gubernur, Rahmat Mirzani Djausal.
Posting Komentar